Berita 

Akhirnya, Dishub Sahkan Taksi Online

Poker 99 – Dinas Perhubungan Sumut akhirnya melagalkan taksi online. Sedikitnya ada 20 unit taksi online yang diberikan izin operasional untuk mengangkut penumpang. Pemberian izin operasional taksi online yang bisa beroperasi di Medan, Binjai, Deliserdang, Karo (Mebidangro) itu ditandai penempelan stiker bertuliskan “Sumut” dan penyerahan kartu pengawasan oleh Kepala Dishub Sumut Anthony Siahaan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut Anthony Siahaan menyebutkan, kendaraan yang ditempeli stiker tanda khusus itu merupakan Angkutan Sewa Khusus (ASK) yang sudah dinaungi perusahaan pemilik izin operasional. Menurutnya, ada lima perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk beroperasi menggunakan aplikasi.

“Dinas Perhubungan Sumut tidak bertanggungjawab kepada ASK yang tidak memiliki stiker dengan tulisan ‘Sumut’ yang ditempelkan pada bagian kanan kaca depan dan belakang mobil. Bagi ASK yang tidak memiliki stiker ini, maka kami sebut ilegal,” kata Anthony didampingi Kabid Angkutan Iswar kepada wartawan, Senin (31/7).

Disebutnya, ada 3.500 unit ASK, namun baru 30 persen yang resmi terdaftar.” Sedangkan jumlah perusahaan yang telah terdaftar ada enam. Menyusul sedang dalam proses empat perusahaan lagi,” katanya.

Anthony juga meminta kepada pengendara atau pemilik mobil angkutan berbasis aplikasi yang belum berizin, segera mendaftarkan diri ke perusahaan atau mendaftarkan perusahaannya ke Pemprov Sumut melalui Dishub dan Dinas Perizinan agar memiliki legalitas sebagai ASK. “Masyarakat kita minta tidak memakai jasa ASK yang ilegal. Lihat stiker di kanan depan dan kanan bagian belakang sebelum memakai jasa ASK,” sebutnya.

Sedangkan terkait rencana penertiban yang sempat disampaikan ke publik, kata Anthony, masih akan dibahas lebih lanjut bagaimana agar langkah itu bisa berlaku efektif. Namun dirinya tidak menjawab, bagaimana jika calon penumpang yang memesan angkutan berbasis aplikasi, dan menerima kendaraan yang belum memiliki izin. “Ya tergantung kita, apakah mau menggunakan kendaraan yang resmi atau tidak,” katanya.

Sedangkan mengenai rencana penertiban kendaraan plat hitam tersebut, Anthony mengaku masih akan merapatkannya lagi dengan pihak-pihak terkait.

Sementara seorang pengendara angkutan berbasis aplikasi Eko, mengaku keberatan atas cara yang dibuat pemerintah. ,Sebab selain hanya menguntungkan pihak tertentu selaku pemilik perusahaan, kendaraan pribadi mereka harus berganti nama kepemilikan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Kita keberatan karena lagi-lagi Organda juga yang diuntungkan. Selama ini, berapa banyak perusahaan atau koperasi angkutan yang tidak peduli dengan mitranya. Mereka mengutip iuran, tetapi hampir tak ada manfaatnya, sama seperti preman saja,” kata Eko.

Dia menilai, jika pemerintah mengharuskan ada legalitas, sebaiknya regulasi dijalankan langsung dinas terkait. Sehingga segala jenis kutipan, iuran maupun retribusi yang ada, jelas arahnya dan lebih meyakinkan. Karena itu, Eko menganggap cara seperti ini hanya memindahkan kewenangan dan melepaskan tanggungjawab.

“Makanya saya dan teman-teman lainnya, sepakat untuk tidak dulu mendaftarkan ke perusahaan. Karena kalau begini, bukan solusi,” katanya.

Sementara mengenai rencana pemerintah melakukan razia terhadap taksi online, dianggap sepele sejumlah mitra dari perusahaan tersebut. Menurut seorang pengemudi taksi online di Medan, selama tak ada surat edaran dari perusahaan jasa transportasi online itu, mereka akan terus beroperasi.

Pria tegap berkulit sawo matang ini menyebutkan, saat ini pihaknya tak terlalu terpengaruh dengan ‘ancaman’ pemerintah yang akan melakukan razia. “Silakan saja kalau mau razia, mobil yang kami gunakan bukannya berlogo. Dari mana mereka bisa tahu kami pengemudi taksi online? ” ujar pria yang berdomisili di kawasan Simpang Selayang ini kepada Sumut Pos, kemarin.

Menurutnya, saat ini belum ada sikap dari perusahaan taksi online tempatnya bernaung untuk tidak merekrut driver baru. Bahkan, katanya, perusahaan tempatnya bernaung masih mencari sejumlah mitra untuk direkrut. “Kita lihat saja bagaimana pemerintah bisa menangani begitu banyaknya kami. Kami juga kan lihat-lihat juga yang kami curigai petugas. Kalau kami curiga tak usah diangkut,” ungkapnya.

Ditanya soal bagaimana sikap masyarakat dan dampak rencana Pemprov Sumut melalui Dishub yang hendak melakukan razia terhadap orderan, menurutnya masih tak terlalu berpengaruh. “Masih saja ada (pemesan) kok. Yang penting pintar-pintar kita saja di lapangan, ” ujarnya.

Sementara itu, Maya, seorang pengguna setia taksi online di Medan mengaku tak ambil pusing dengan sikap pemerintah. Menurutnya, mereka tidak ada masalah soal rencana pemerintah melakukan penertiban taksi online. “Selagi aplikasinya nggak ditutup, kenapa harus tidak menggunakan jasa mereka, cuma taksi online inilah yang harganya kompetitif, murah,” kata Maya.

Menurutnya, penyedia jaksa taksi online terus melakukan inovasi, tak sekedar mengantarkan penumpang mereka juga memberikan pengantaran barang. “Bahkan ada juga yang menyediakan jasa belanja, selain mengantarkan barang. Mereka memang inovatif, jadi bagaimana masyarakat tak memanfaatkan jasa mereka, ” kata Maya
Untuk itu, dia berharap pemerintah agar mengizinkan perusahaan taksi online tetap beroperasi. Maya merasa keberadaan taksi online ini sangat membantu mengurangi kemacetan di Medan. “Tak bisa dipungkiri, saya kalau mau keluar sama teman tak usah repot, pesan taksi onlin saja gak perlu repot bawa-bawa mobil, macet belum lagi parkir nya susah, ” pungkas Maya.

Berita ini dipersembahkan oleh Pasti Poker – Poker 99 – Poker Online Terpercaya – Judi Online – Situs Judi Online– Ceme Online

Related posts